Sudah diketahui bersama bahwa pembebasan Irian Barat adalah salah satu program Kabinet
Karya. Kabinet Karya dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959. Pembebasan Irian Barat ditempuh pertama-
tama melalui jalan diplomasi. Untuk itu diadakan pembicaraan bilateral antara Belanda dan Indonesia.
Selain itu, penyelesaian masalah Irian Barat juga melibatkan pihak lain, yaitu PBB.
“PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT MELALUI JALAN DIPLOMASI”
Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sebenarnya telah dinyatakan bahwa Kerajaan Belanda
akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak
bersyarat dan tidak dapat dicabut.
Namun Belanda tidak mematuhi isi KMB, maka pada tahun 1954 pemerintah Indonesia membawa
masalah Irian Barat dalam sidang Majelis Umum PBB. Penyelesaian melalui jalan diplomasi mengalami
jalan buntu. Oleh karena itu, Indonesia mulai mempersiapkan penyelesaian Irian Barat dengan kekuatan
militer.
“TRIKORA”
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tiga Komando Rakyat
(Trikora) yang isinya adalah sebagai berikut.
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Negara Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan
Bangsa.
“ ISI POKOK RENCANA BUNKER”
Kesungguhan pihak Indonesia diamati oleh Ellsworth Bunker, seorang Diplomat Amerika Serikat. la
mengajukan Rencana Bunker pada bulan Maret 1962 yaitu :
Pemerintah Irian Jaya harus diserahkan kepada RI.
Sesudah sekian tahun di bawah Pemerintahan RI, rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk
menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri.
Pelaksanaan penyerahan Irian Jaya akan selesai dalam waktu dua tahun.
Untuk menghindarkan terjadinya bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan
masa peralihan di bawah pemerintahan PBB yang lamanya 1 tahun. Waktu ini dipakai untuk
memulangkan seluruh militer dan pegawai Belanda.
“OPERASI JAYA WIJAYA”
Rencana ini dengan cepat diterima oleh negara RI. Hal ini menambah simpati dunia terhadap
Republik Indonesia. Sebaliknya, sikap Belanda yang keras menyebabkan RI menyiapkan operasi besar-
besaran baik melalui laut dan udara. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Jaya Wijaya.
Sebelum operasi ini dilaksanakan, telah terjadi penandatanganan persetujuan antara Pemerintah
RI dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Jaya di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962.
Persetujuan ini dikenal dengan nama Persetujuan New York.
“PERSETUJUAN NEW YORK”
Nederland akan menyerahkan Irian Jaya kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA =
United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.
Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Jaya berdampingan dengan
bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962. untuk
digantikan oleh bendera Indonesia yang akan mendampingi bendera PBB.
Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan
kepada pihak Indonesia. Pada tanggal ini bendera PBB diturunkan.
Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan,
sedang tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
Pada tahun 1969 rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam
RI atau memisahkan diri dari RI.
“PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)”
Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan
Pepera dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.
Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan
Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari Kabupaten Merauke, dan berakhir pada tanggal 4 Agustus
1969 di Jayapura.
Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Belanda, dan utusan Australia.
“HASIL PEPERA”
Ternyata hasil penentuan pendapat rakyat menunjukkan bahwa mereka ingin tetap bersatu dengan
Republik Indonesia. Belanda sendiri dengan rela menerima kenyataan itu. Hasil Pepera dibawa ke New
York untuk disampaikan dalam Sidang Umum PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum
PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.
